Jakarta, CNN Indonesia — Pelonggaran aturan mewarnai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Pakar menilai pemerintah berada dalam dilema di tengah amarah warga dan krisis anggaran.
Sinyal pelonggaran sudah mulai disampaikan pemerintah di akhir penerapan PPKM Darurat. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah akan membuka pembatasan secara bertahap jika kasus turun.

Setelah lima hari PPKM Level 4 berjalan, belum ada penurunan jumlah kasus Covid-19 secara drastis. Jumlah kasus aktif pada hari terakhir PPKM Level 4 pun masih di angka 573.908 orang.

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung penegakan aturan secara humanis. Pidato itu ia sampaikan usai sederet gesekan antara masyarakat dan aparat keamanan saat PPKM Darurat

Salah satu gesekan terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan. Aparat Satpol PP memukul suami-istri pemilik warung saat penertiban. Kasus itu jadi perhatian khusus Jokowi.

Selain itu, ada cerita soal penyerangan warga terhadap aparat keamanan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/7). Warga melakukan perlawanan saat petugas hendak menyita barang dari warung yang melanggar aturan.

Di Pasar Klitikan, Notoharjo, Solo, Jawa Tengah, pedagang mengintimidasi Satpol PP yang melakukan penertiban, Minggu (4/7). Pedagang menolak menutup lapak dagangan. Cekcok pun tak bisa dihindarkan.

Setelah deret amarah warga itu, pemerintah menyebut akan membuka pembatasan secara bertahap. Janji Jokowi itu pun terealisasi. Pelonggaran terjadi di beberapa sektor saat  PPKM Level 4 diperpanjang 26 Juli-2 Agustus.
“Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lain sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00,” ucap Jokowi, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (25/7).

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai tekanan publik jadi salah satu faktor utama pelonggaran PPKM Level 4. Dia berkata pemerintah seperti gamang setelah menghadapi deretan amarah warga.

“Tampak sekali bahwa pemerintah dalam posisi kebingungan yang nyata karena masyarakat sudah mulai gerah dengan PPKM maupun PSBB yang selama ini tidak membuahkan hasil,” kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/7).

Trubus mengatakan ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah bisa berujung pada pembangkangan. Ia berpendapat pemerintah menghindari hal itu karena bisa berdampak buruk pada penanganan pandemi.

SUMBER : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210726113218-20-672194/longgar-ppkm-level-4-cegah-pembangkangan-dan-bokek-negara